Mohammed Soharto
Soharto adalah Presiden kedua Indonesia dan ia menjabat kepala negara selama 32 tahun. Menurut laporan terbaru ia adalah salah satu politisi paling korup di dunia, Trasnparency internasional telah menempatkan dia di atas daftar politisi paling korup dan pengkritiknya menuduh dia menggelapkan sekitar $ 15-30 Miliar selama pemerintahannya. Mohamad Soharto juga disalahkan atas kematian 100.000 orang Timor Timur selama pemerintahannya 24 tahun.
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos adalah seorang dengan profesi pengacara dan menjabat sebagai Presiden Filipina 1965-1986, menurut perkiraan dia menjarah sekitar $ 5 hingga 10 miliar dari kekayaan publik Pemerintah Filipina. Pada tahun 1986 gerakan masyarakat yang sangat populer disebut ” people power ” memaksa Ferdinand Marcos dan keluarganya untuk pergi ke pengasingan di Hawaii, di mana ia meninggal tiga tahun kemudian;
Sani Abacha
Sani Abacha adalah pemimpin militer Nigeria 1993-1998, yang menurut transparansi internasional ia merampok uang Pemerintah senilai $ 5 Miliar yang sama dengan 10% dari pendapatan tahunan Nigeria dari minyak dalam 5 tahun pemerintahannya. Menurut laporan berita, pada tahun 2002, keluarga Abacha setuju untuk mengembalikan 1.200.000.000 $ yang diambil dari bank sentral. Selain biaya korupsi beliau juga bertanggung jawab dengan pelanggaran hak asasi manusia, ia meninggal karena serangan jantung pada bulan Juni 1998.
Mobutu Sese Seko
Mobutu Sese Seko menjabat sebagai Presiden Zaire 1965-1997, menurut laporan oleh Transparansi internasional, Mobutu Sese Seko adalah pemimpin ketiga dunia yang paling korup dalam dua dekade terakhir menjarah lebih dari $ 5 milyar USD dari negaranya. Menurut laporan terbaru dia kebanyakan menjarah uang bantuan yang diterima dari Bank Dunia untuk pengembangan Kongo yang menerima sekitar $ 12 miliar dalam 32 tahun berkuasa.
Joseph Estrada
Joseph Estrada adalah Presiden 13 dari Filipina, menjabat dari tahun 1998 sampai 2001 dan dia juga sangat populer sebagai aktor film Phillpinese, karier filmnya adalah sekitar 33 tahun. Pada bulan Oktober 2000, Gubernur Ilocos Sur, Luis “Chavit” Singson, teman dekat Estrada, mengatakan bahwa ia sendiri telah diberi 400 juta Peso oleh Presiden sebagai imbalan balik dari jueteng tersembunyi di sebuah rekening bank yang dikenal sebagai “Jose Velarde”, serta P180 juta dari harga subsidi pemerintah untuk kerjasama pemasaran petani tembakau, John Estrada harus mengundurkan diri setelah impeachment diperintahkan oleh Dewan perwakilan.
Jumat, 07 Januari 2011
Negara terkorup di dunia
Korupsi di hampir setengah negara di dunia berkembang semakin banyak dan ini mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung ke semua aspek hidup diantara penduduk di setiap negara. Sekitar setahun yang lalu, 72 dari 158 negara disurvey oleh grup Transparency International (TI) dan dilabel sebagai negara korupsi, sekarang 74 dari 163 negara masuk ke kategori yang sama. Di sedikit negara, khususnya India, mengatur negara mereka (baru-baru ini) keluar dari grup yang benar-benar korupsi, sementara lainnya, terutama Iran, suka dengan yang model kayak gitu.
1.Haiti
Polisi masih menjadi faktor sentral dalam korupsi di Haiti, walaupun ada korupsi hampir di setiap badan pemerintahan. Karena polisi juga orang-orang yang secara resmi dekat dengan orang-orang seperti itu, korupsilah yang mengubah kehidupan asli di Haiti, menyebar ke semua masyarakat dan urusan bisnis selesai. Intinya, gara-gara kebiasaan polisi yang nggak bener.
2.Myanmar
Korupsi kayaknya udah menyebar di negara diktator kejam ini dengan tangan besi yang dipimpin militer, yang tetap ada di penindasan masyarakatnya di semua kalangan. Pembayaran gelap dan ongkos nggak resmi diperlukan buat ngedapetin fasilitas bahkan dari jasa pemerintah paling dasar.
3.Iraq
muter-muter di negara ini, dimana secara luas struktur masyarakatnya telah hancur, adalah “resep” buat korupsi di semua tingkatan. Disamping penculikan dan uang tebusan, TI resmi mengatakan di survey mereka yang diadakan di pertengahan awal 2006 saat keuangan diatur oleh Coalition Provisional Authority yang sibuk dan akhirnya nggak dibayar lagi. Jadi pemerintah Iraq, dimana korupsi katanya merajalela, mengatur keuangannya sendiri. Bisnisman internasional dari berbagai negara terllibat di pendirian keuangan Baghdad, kredit ekspor, berbagai kontrak dan banyak lagi fungsi kenegaraan dari semua bidang untuk pembayaran gelap.
4.Guinea
Guinea telah berada di krisis politik sejak tiga tahun terakhir. Walaupun sekarang, presiden koruptor telah berkuasa selama 20 tahun, tekanan keras telah diberikan oleh masyarakat untuk perubahan rezim. Serangan publik yang bertahan selama sebulan akhirnya berakhir satu bulan lalu. Ada perselisihan sipil, yang mengharuskan presiden untuk menunjuk seorang mentri utama baru. Yang paling kontroversial, dan yang paling korupsi, adalah perjanjian sektor pertambangan aluminum. Antara bisnismen luar negeri, secara umum, menurut survey I, yang dibutuhkan kalau mau berbisnis di Guinea adalah “membayar orang-orang atas”.
5.Sudan
Penyebabnya adalah pergantian kepemilikan pengeboran minyak di SUdan yang asalnya didominasi oleh sebuah perusahaan Kanada, produser no. 3 di Afrika, ke perusahaan Cina yang mengambil kontrak setelah perusahaan Kanada itu tahu korupsi dan catatan kemanusiaan yang tidak layak terlalu tersebar luas di negeri itu. Sekarang, Cina bertanggung jawab untuk 90% produksi minyak di Sudan, yang juga mengatur aliran munyak melalui pipa besar melalui selatan menuju laut. Perushaan Cina itu telah menolak komentar apapun tentang situasi kemanusiaan dan anggota TI mengatakan mereka tidak terlalu khawatir bila harus membayar pemerintah Khartoum (ibu kota Sudan). Sumpah ternyata orang-orang sipit di sana kejam-kejam.
6.Republik Demokrasi Kongo/Kinshasa
Tembaga di Katanga, dan sumber daya lain di negara ini, emas, uranium dan terutama coltan, mineral langka yang ada di setiap chip telpon, masih menjadi sebab korupsi yang merajalela di negara Afrika ini. Pemilihan presiden yang diadakan bulan lalu di Kinshasha, ibu kota negara ini, dapat sedikit menghentikan korupsi atau setidaknya mengurangi kekerasan. Sang presiden adalah anggota penerima pembayaran rutin dari perusahaan tambang yang ternyata telah dipersiapkan untuk ‘permainan yang menguntungkan’ ini seperti pada saat rezim salah satu pemimpin Africa terkorup, Mobutu Sese-Seko. Pinter banget ya.
7.Chad
Chad yang merupakan salah satu peminjam terbanyak dari Bank Dunia menyalahgunakan bantuannya itu. Hasil pendapatan dari Chad, pipa saluran minyak Kamerun, dibiayai sebagian oleh Bank Dunia dan dioperasikan oleh Exxon Mobil-led consortrium, dikira telah digunakan untuk memberi makan rakyat miskin di negara itu. Ternyata, sekitar 30 juta dollar digunakan untuk membeli senjata untuk menjaga kekuatan pemerintah Presiden Derby Idris. Wah, jadi rakyat nggak lebih penting dari presidennya tuh? Bank Dunia yang diketuai Paul Wolfowitz sangat malu karena masalah itu, lalu menghentikan bantuan lebih dari setahun lalu, tetapi tercapailah sebuah perjanjian dengan Chad bulan Juli lalu dan bantuan dana dilanjutkan. Menurut pihak TI, mereka masih ragu dengan keefektifan bantuan itu.
8.Bangladesh
Masih berlanjut peperangan antara pemerintah dan rakyat sipil akibat penindasan, korupsi di seluruh tingkat pemerintahan, terutama di bagian kehakiman dan lingkaran politik, sering menyimpang hingga ke sektor pribadi. Di bulan Maret, pemerintah baru berlatarbelakang militer memenjarakan sedikitnya 40 pentolan masyarakat bisnis dan petinggi pemerintah dari dua partai teratas dalam pemeriksaan korupsi, pihak TI sedikit terkesan. Masih, setelah lima tahun berlalu di posisi teratas dalam daftar, Bangladesh telah menandatangani rapat United Nations melawan korupsi dan sekarang turun ke no. 8.
9.Uzbekistan
Yang paling korup dari lima negara bekas Republi Soviet dalam daftar, Ubzekistan terperosok ke dalam korupsi, huru-hara dan perselisihan sering terjadi akbiat ketidakterimaan dibawah apa yang Departemen Negarabagian AS katakan sebagau kebijakan otoriter Presiden Islam Karimov, seorang komunis yang membawa rezim lama, yang mana selama perlawanan penindasan kejam, mendorong korupsi yang menembus masyarakat, teramasuk cabang eksekutif. Penyuapan akan memenangkan apapun mulai dari izin institusi pendidikan terkemuka sampai perlakuan menyenangkan di kasus lalu-lintas dan perkara hukum.
10.Equatorial Guinea
Salah satu negara dengan kekuatan minyak terkecil, sekarang juga salah satu terkorup. Seperti yang lainnya, penyebabnya adalah perusahaan minyak besar yang beroperasi di sana, bagian dari Exxon Mobil, yang seperti main-main di sana, walaupun presiden koruptor Teodoro Obiang Nguema punya kekuatan. Sekarang, walalupun memungkinkan untuk memulai bisnis dalam dasar yang beralasan, terdapat satu peraturan yang mengatakan 30% dari biaya, termasuk keuntungan minyak pergi ke dompet Nguema. Sekarang, sistem korupsi menjadi lebih rasional dan teratur dari sebelumnya yang dimintai mendekati jumlah total.
1.Haiti
Polisi masih menjadi faktor sentral dalam korupsi di Haiti, walaupun ada korupsi hampir di setiap badan pemerintahan. Karena polisi juga orang-orang yang secara resmi dekat dengan orang-orang seperti itu, korupsilah yang mengubah kehidupan asli di Haiti, menyebar ke semua masyarakat dan urusan bisnis selesai. Intinya, gara-gara kebiasaan polisi yang nggak bener.
2.Myanmar
Korupsi kayaknya udah menyebar di negara diktator kejam ini dengan tangan besi yang dipimpin militer, yang tetap ada di penindasan masyarakatnya di semua kalangan. Pembayaran gelap dan ongkos nggak resmi diperlukan buat ngedapetin fasilitas bahkan dari jasa pemerintah paling dasar.
3.Iraq
muter-muter di negara ini, dimana secara luas struktur masyarakatnya telah hancur, adalah “resep” buat korupsi di semua tingkatan. Disamping penculikan dan uang tebusan, TI resmi mengatakan di survey mereka yang diadakan di pertengahan awal 2006 saat keuangan diatur oleh Coalition Provisional Authority yang sibuk dan akhirnya nggak dibayar lagi. Jadi pemerintah Iraq, dimana korupsi katanya merajalela, mengatur keuangannya sendiri. Bisnisman internasional dari berbagai negara terllibat di pendirian keuangan Baghdad, kredit ekspor, berbagai kontrak dan banyak lagi fungsi kenegaraan dari semua bidang untuk pembayaran gelap.
4.Guinea
Guinea telah berada di krisis politik sejak tiga tahun terakhir. Walaupun sekarang, presiden koruptor telah berkuasa selama 20 tahun, tekanan keras telah diberikan oleh masyarakat untuk perubahan rezim. Serangan publik yang bertahan selama sebulan akhirnya berakhir satu bulan lalu. Ada perselisihan sipil, yang mengharuskan presiden untuk menunjuk seorang mentri utama baru. Yang paling kontroversial, dan yang paling korupsi, adalah perjanjian sektor pertambangan aluminum. Antara bisnismen luar negeri, secara umum, menurut survey I, yang dibutuhkan kalau mau berbisnis di Guinea adalah “membayar orang-orang atas”.
5.Sudan
Penyebabnya adalah pergantian kepemilikan pengeboran minyak di SUdan yang asalnya didominasi oleh sebuah perusahaan Kanada, produser no. 3 di Afrika, ke perusahaan Cina yang mengambil kontrak setelah perusahaan Kanada itu tahu korupsi dan catatan kemanusiaan yang tidak layak terlalu tersebar luas di negeri itu. Sekarang, Cina bertanggung jawab untuk 90% produksi minyak di Sudan, yang juga mengatur aliran munyak melalui pipa besar melalui selatan menuju laut. Perushaan Cina itu telah menolak komentar apapun tentang situasi kemanusiaan dan anggota TI mengatakan mereka tidak terlalu khawatir bila harus membayar pemerintah Khartoum (ibu kota Sudan). Sumpah ternyata orang-orang sipit di sana kejam-kejam.
6.Republik Demokrasi Kongo/Kinshasa
Tembaga di Katanga, dan sumber daya lain di negara ini, emas, uranium dan terutama coltan, mineral langka yang ada di setiap chip telpon, masih menjadi sebab korupsi yang merajalela di negara Afrika ini. Pemilihan presiden yang diadakan bulan lalu di Kinshasha, ibu kota negara ini, dapat sedikit menghentikan korupsi atau setidaknya mengurangi kekerasan. Sang presiden adalah anggota penerima pembayaran rutin dari perusahaan tambang yang ternyata telah dipersiapkan untuk ‘permainan yang menguntungkan’ ini seperti pada saat rezim salah satu pemimpin Africa terkorup, Mobutu Sese-Seko. Pinter banget ya.
7.Chad
Chad yang merupakan salah satu peminjam terbanyak dari Bank Dunia menyalahgunakan bantuannya itu. Hasil pendapatan dari Chad, pipa saluran minyak Kamerun, dibiayai sebagian oleh Bank Dunia dan dioperasikan oleh Exxon Mobil-led consortrium, dikira telah digunakan untuk memberi makan rakyat miskin di negara itu. Ternyata, sekitar 30 juta dollar digunakan untuk membeli senjata untuk menjaga kekuatan pemerintah Presiden Derby Idris. Wah, jadi rakyat nggak lebih penting dari presidennya tuh? Bank Dunia yang diketuai Paul Wolfowitz sangat malu karena masalah itu, lalu menghentikan bantuan lebih dari setahun lalu, tetapi tercapailah sebuah perjanjian dengan Chad bulan Juli lalu dan bantuan dana dilanjutkan. Menurut pihak TI, mereka masih ragu dengan keefektifan bantuan itu.
8.Bangladesh
Masih berlanjut peperangan antara pemerintah dan rakyat sipil akibat penindasan, korupsi di seluruh tingkat pemerintahan, terutama di bagian kehakiman dan lingkaran politik, sering menyimpang hingga ke sektor pribadi. Di bulan Maret, pemerintah baru berlatarbelakang militer memenjarakan sedikitnya 40 pentolan masyarakat bisnis dan petinggi pemerintah dari dua partai teratas dalam pemeriksaan korupsi, pihak TI sedikit terkesan. Masih, setelah lima tahun berlalu di posisi teratas dalam daftar, Bangladesh telah menandatangani rapat United Nations melawan korupsi dan sekarang turun ke no. 8.
9.Uzbekistan
Yang paling korup dari lima negara bekas Republi Soviet dalam daftar, Ubzekistan terperosok ke dalam korupsi, huru-hara dan perselisihan sering terjadi akbiat ketidakterimaan dibawah apa yang Departemen Negarabagian AS katakan sebagau kebijakan otoriter Presiden Islam Karimov, seorang komunis yang membawa rezim lama, yang mana selama perlawanan penindasan kejam, mendorong korupsi yang menembus masyarakat, teramasuk cabang eksekutif. Penyuapan akan memenangkan apapun mulai dari izin institusi pendidikan terkemuka sampai perlakuan menyenangkan di kasus lalu-lintas dan perkara hukum.
10.Equatorial Guinea
Salah satu negara dengan kekuatan minyak terkecil, sekarang juga salah satu terkorup. Seperti yang lainnya, penyebabnya adalah perusahaan minyak besar yang beroperasi di sana, bagian dari Exxon Mobil, yang seperti main-main di sana, walaupun presiden koruptor Teodoro Obiang Nguema punya kekuatan. Sekarang, walalupun memungkinkan untuk memulai bisnis dalam dasar yang beralasan, terdapat satu peraturan yang mengatakan 30% dari biaya, termasuk keuntungan minyak pergi ke dompet Nguema. Sekarang, sistem korupsi menjadi lebih rasional dan teratur dari sebelumnya yang dimintai mendekati jumlah total.
Kekuasaan dan Politik
Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa yunani Politeia (berarti kiat memimpin kota (polis)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerapa dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita (untuk saat itu) maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka.
Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik.
Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Misalnya,
Konflik sekitar Devolusi
Kekuasaan Ekonomi dan Politik
Jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998 melahirkan tahap baru dalam perkembangan aspirasi daerah dan gerakan separatisasi di Indonesia. Menganggapi perasaan tidak puas yang muncul dari daerah, B.J. Habibie, Presiden Indonesia pada tahun 1998–1999. membahas dan mensahkan dua undang-undang tentang otonomi daerah. Sejak bulan Januari 2001, Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah diimplementasikan di wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, kepala daerah diberi kewenangan dalam sebagian besar bidang pemerintahan, termasuk wewenang untuk mengelola sumberdaya alam, mengatur kesehatan, pendidikan, dan pemberian izin bisnis berdasarkan aspirasi masyarakat. Bidang yang dikecualikan adalah kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, termasuk kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah ini merupakan perubahan pemerintahan yang sangat drastis.
Akibat pelaksanaan otonomi daerah, posisi pemerintah daerah jauh berbeda dan lebih kuat daripada masa Orde Baru, saat pemerintah daerah, yang sering disebut pemda Tingkat I dan Tingkat II, hanyalah agen pemerintah pusat tanpa kewenangan untuk mengatur kebijakan tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah sendiri. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah yang berdasar pada Undang-Undang No.25/1999, tidak ada pendapatan dari minyak dan gas bumi yang masuk kas pemerintah daerah. Ketidakpuasan daerah, khususnya di Papua Barat dan Aceh, semakin meningkat karena sumberdaya alam yang berada di wilayah dirampas pemerintah pusat, dan wilayah itu sendiri ditinggalkan dalam keadaan miskin dan terbelakang. Untuk mengatasi ketidakpuasan daerah, tempat gerakan separatisasi semakin meningkat kuat, Jakarta menyetujui pelaksanaan otonomi daerah khusus untuk Papua Barat dan Aceh.
Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik.
Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Misalnya,
Konflik sekitar Devolusi
Kekuasaan Ekonomi dan Politik
Jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998 melahirkan tahap baru dalam perkembangan aspirasi daerah dan gerakan separatisasi di Indonesia. Menganggapi perasaan tidak puas yang muncul dari daerah, B.J. Habibie, Presiden Indonesia pada tahun 1998–1999. membahas dan mensahkan dua undang-undang tentang otonomi daerah. Sejak bulan Januari 2001, Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah diimplementasikan di wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, kepala daerah diberi kewenangan dalam sebagian besar bidang pemerintahan, termasuk wewenang untuk mengelola sumberdaya alam, mengatur kesehatan, pendidikan, dan pemberian izin bisnis berdasarkan aspirasi masyarakat. Bidang yang dikecualikan adalah kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, termasuk kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah ini merupakan perubahan pemerintahan yang sangat drastis.
Akibat pelaksanaan otonomi daerah, posisi pemerintah daerah jauh berbeda dan lebih kuat daripada masa Orde Baru, saat pemerintah daerah, yang sering disebut pemda Tingkat I dan Tingkat II, hanyalah agen pemerintah pusat tanpa kewenangan untuk mengatur kebijakan tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah sendiri. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah yang berdasar pada Undang-Undang No.25/1999, tidak ada pendapatan dari minyak dan gas bumi yang masuk kas pemerintah daerah. Ketidakpuasan daerah, khususnya di Papua Barat dan Aceh, semakin meningkat karena sumberdaya alam yang berada di wilayah dirampas pemerintah pusat, dan wilayah itu sendiri ditinggalkan dalam keadaan miskin dan terbelakang. Untuk mengatasi ketidakpuasan daerah, tempat gerakan separatisasi semakin meningkat kuat, Jakarta menyetujui pelaksanaan otonomi daerah khusus untuk Papua Barat dan Aceh.
Langganan:
Postingan (Atom)